JAKARTA — Dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan hasil pengawasan yang efektif dan terintegrasi, Inspektorat Kabupaten Barito Timur mengikuti pelatihan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan Nasional (SIMHPNAS) yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2025 bertempat di Kantor BPKP Pusat di Jakarta.
Pelatihan ini diikuti oleh auditor dan tim Evaluasi dan Pelaporan (Evlap) dari Inspektorat Barito Timur, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Barito Timur. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menjadi bentuk sinergi dalam memperkuat pengelolaan data pengawasan berbasis teknologi informasi.
Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar L Banjar Nahor, ST, MT, M.Ak, CFrA, CGCAE, QRMP, menyampaikan bahwa di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, dibutuhkan sistem yang mampu menyajikan informasi hasil pengawasan secara cepat, tepat, relevan, dan akurat. SIMHPNAS hadir sebagai solusi strategis dalam pengelolaan data Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terintegrasi dan berbasis web.
“Aplikasi ini dirancang untuk mengolah LHP menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan secara cepat dan akurat. Ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” ujar Josmar.
Lebih lanjut, Josmar menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan dalam memanfaatkan SIMHPNAS sebagai alat bantu kerja yang efektif. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data hasil pengawasan dapat terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan Inspektorat Barito Timur mampu mempercepat digitalisasi proses pengawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi hasil pengawasan, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(cak)
1,661 total, 1,661 kali dibaca hari ini
